Nov 29

PN Jakbar cabut gugatan Yayasan Trisakti

Senin, 28 November 2011 22:13 WIB | 565 Views

Jakarta (ANTARA News) – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Yayasan Trisakti atas Rektorat Universitas Trisakti terkait permohonan pembekuan rekening universitas itu.

“Keputusan itu dikeluarkan dalam persidangan yang dilaksanakan oleh PN Jakbar hari ini,” ujar Advendi Simangunsong, Ketua Forum Komunikasi Karyawan Usakti, dalam siaran persnya di Jakarta, Senin.

Pihak Yayasan Trisakti, menurut Advendi, kesulitan menyiapkan bukti atas gugatannya sehingga majelis hakim mencabut gugatan terhadap Universitas Trisakti itu.

Sebelumnya Yayasan Trisakti, pada tanggal 24 Oktober 2011, mengajukan gugatannya terhadap sembilan orang pimpinan Universitas Trisakti. Turut tergugat pula pimpinan Bank BNI.

Dalam gugatannya, Yayasan Trisakti menilai rekening yang dimiliki Universitas Trisakti di Bank BNI adalah tidak sah serta meminta pengadilan untuk menyita dan membekukan rekening tersebut dan mengalihkannya kepada Yayasan Trisakti.

Pada sidang sebelumnya pada 5 November 2011, majelis hakim telah memerintahkan Yayasan Trisakti, melalui kuasa hukumnya, untuk mencabut kembali gugatannya terkecuali mampu mengumpulkan bukti terkait gugatan tersebut.

“Karena kekurangan bukti, oleh karena itulah Majelis Hakim PN Jakbar yang dipimpin Mirdin Alamsyah menetapkan bahwa perkara nomor 278/pdtg/2011 dinyatakan gugur,” ujar Advendi.

Dalam didang penetapan pencabutan guggatan itu, hampir seluruh pimpinan Universitas Trisakti hadir.

Selain Advendi Simangunsong, juga dihadiri Prayitno selaku Sekretaris Senat, Imanuel Bonjol Siagian selaku Wakil Ketua Forum Komunikasi Karyawan, Yuswar Z.

Basri selaku Wakil Rektor II, Komang Sukaarsana selaku Wakil Rektor III, Endar Pulungan selaku Dekan Fakultas Hukum, Endyk M.Asror selaku Kepala Baku, dan Hein Wangania selaku Kabag SDM.

Sementara tidak satupun dari pihak yayasan Trisakti yang hadir dalam sidang.
(T.D011/R021)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2011

http://www.antaranews.com/berita/286819/pn-jakbar-cabut-gugatan-yayasan-trisakti

Nov 29

Gugatan terhadap Trisakti Dicabut PDF Print
Tuesday, 29 November 2011
JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Yayasan Trisakti terhadap rekening-rekening yang dimiliki Universitas Trisakti.

Majelis Hakim PN Jakbar menjelaskan, pada 5 November 2011, Yayasan Trisakti melalui kuasa hukumnya telah mencabut gugatannya bernomor perkara 728/Pdt.G/2011/PN. JKT.BAR dengan alasan kesulitan mengumpulkan bukti-bukti. “Karena itu, kami menetapkan bahwa perkara ini dinyatakan gugur,” ujar Ketua Majelis Hakim PN Jakbar Mirdin Alamsyah dalam persidangan kemarin. Sebelumnya Yayasan Trisakti menggugat sembilan pimpinan Universitas Trisakti dan Bank BNI pada 24 Oktober 2011.

Yayasan me-minta pengadilan menyita dan membekukan rekening tersebut kemudian mengalihkannya kepada mereka. Menurut Yayasan Trisakti, rekening yang dimiliki Universitas Trisakti di Bank BNI tidak sah karena menampung dana yang seharusnya dimiliki Yayasan Trisakti. Itu karena Yayasan Trisakti menganggap sebagai pihak yang berhak mengelola Universitas Trisakti.

Gugatan Yayasan Trisakti terhadap Universitas Trisakti merupakan bagian dari aksi saling gugat terkait sengketa kewenangan pengelolaan Universitas Trisakti. ( robbi khadafi)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/447369
Nov 29
Yayasan Cabut Gugatan terhadap Pimpinan Usakti
Senin, 28 November 2011 16:33 WIB

JAKARTA–MICOM: Kesulitan menyiapkan bukti, Yayasan Trisakti mencabut gugatan terhadap Universitas Trisakti. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (28/11), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan premohonan pencabutan gugatan Yayasan Trisakti dengan No Perkara 728/Pdt.G/2011/PN. JKT.BAR perihal gugatan terhadap rekening-rekening yang dimiliki Universitas Trisakti.

Demikian disampaikan Dr Advendi Simangunsong, Ketua Forum Komunikasi Karyawan Universitas Trisakti melalui rilis yang diterima di Jakarta, Senin (28/11).

Sebelumnya, Yayasan Trisakti pada 24 Oktober mengajukan gugatan terhadap 9 orang pimpinan Universitas Trisakti dan turut tergugat Bank BNI, ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Yayasan, kata Advendi, menggugat rekening yang dimiliki Universitas Trisakti dari Bank BNI karena dianggap tidak sah serta meminta pengadilan untuk menyita dan membekukan rekening tersebut dan mengalihkan ke pihak yayasan.

Namun, kata Advendi, majelis hakim menjelaskan bahwa pada 5 November lalu, Yayasan Trisakti melalui kuasa hukum mereka mencabut kembali gugatan dengan alasan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti terkait gugatan tersebut.

“Oleh karena itulah Majelis Hakim PN Jakbar yang dipimpin Mirdin Alamsyah SH, MH menetapkan bahwa perkara No 728 pdtg 2011 PN Jakbar dinyatakan gugur,” ujarnya.

Sidang penetapan pencabutan guggatan itu dihadiri hampir semua pimpinan Universitas Trisakti antara lain, Dr Advendi Simangunsong selaku Ketua Forum Komunikasi Karyawan; Prof Prayitno selaku Sekertaris Senat; Drs Imanuel Bonjol Siagian selaku Wakil Ketua Forum Komunikasi Karyawan.

Juga hadir Prof Yuswar Z Basri selaku Wakil Rektor II; Komang Sukaarsana, SH, MH selaku Wakil Rektor III; Endar Pulungan, SH selaku Dekan FH; Endyk M Asror, SH selaku Kepala Baku; dan Hein Wangania, SH, MM selaku Kabag SDM. Sementara itu, tidak satupun dari pihak yayasan yang hadir. (OL-8)

http://mediaindonesia.com/read/2011/11/28/279739

Nov 29

PN Jakarta Barat Tolak Bekukan Rekening Kampus Trisakti

Tribunnews.com – Senin, 28 November 2011 17:06 WIB
PN Jakarta Barat Tolak Bekukan Rekening Kampus Trisakti

Universitas Trisakti

Laporan Wartawan Tribunnews.com Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan pencabutan guatan Yayasan Trisakti atas Rektorat Universitas Trisakti terkait permohonan pembekuan rekening universitas itu.

Keputusan itu dikeluarkan dalam sidang yang dilaksanakan oleh pengadilan di Jakarta Barat, hari ini.

“Pihak Yayasan Trisakti kesulitan menyiapkan bukti atas gugatan mereka, sehingga Majelis Hakim mencabut gugatan terhadap Universitas Trisakti itu,” kata Advendi Simangunsong, ujar Ketua Forum Komunikasi Karyawan Usakti, dalam siaran pers di Jakarta, Senin (28/11/2011).

Sebelumnya Yayasan Trisakti, pada tanggal 24 Oktober, mengajukan gugatannya terhadap sembilan orang pimpinan Universitas Trisakti. Turut tergugat pula pimpinan Bank BNI.

Dalam gugatannya, Yayasan Trisakti menilai rekening yang dimiliki Universitas Trisakti di Bank BNI adalah tidak sah serta meminta pengadilan untuk menyita dan membekukan rekening tersebut dan mengalihkannya kepada Yayasan Trisakti.

Pada sidang sebelumnya pada 5 November, Majelis Hakim memerintahkan Yayasan Trisakti, melalui kuasa hukumnya, untuk mencabut kembali gugatannya terkecuali mampu mengumpulkan bukti terkait gugatan tersebut.

“Karena kekurangan bukti, oleh karena itulah Majelis Hakim PN Jakbar yang dipimpin oleh Mirdin Alamsyah menetapkan bahwa perkara nomor 278/pdtg/2011 dinyatakan gugur,” tandas Advendi.

Dalam sidang penetapan pencabutan guggatan itu, hampir seluruh pimpinan Universitas Trisakti hadir.

Selain Advendi Simangunsong, juga dihadiri Prayitno selaku Sekretaris Senat, Imanuel Bonjol Siagian selaku Wakil Ketua Forum Komunikasi Karyawan, Yuswar Z. Basri selaku Wakil Rektor II, Komang Sukaarsana selaku Wakil Rektor III, Endar Pulungan selaku Dekan Fakultas Hukum, Endyk M.Asror selaku Kepala Baku, dan Hein Wangania selaku Kabag SDM.

Sementara tidak satupun dari pihak yayasan Trisakti yang hadir dalam sidang.

http://www.tribunnews.com/2011/11/28/pn-jakarta-barat-tolak-bekukan-rekening-kampus-trisakti

Nov 29

PENDIDIKAN

Selasa, 29 November 2011 , 06:10:00

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Yayasan Trisakti terkait pembekuan rekening perguruan tinggi itu.  “Pihak Yayasan Trisakti kesulitan menyiapkan bukti atas gugatan mereka, sehingga majelis hakim mencabut gugatan itu,” kata Ketua Forum Komunikasi Karyawan Usakti Advendi Simangunsong, Senin (28/11).

Sebelumnya, 24 Oktober, Yayasan Trisakti mengajukan gugatannya terhadap sembilan orang pimpinan Universitas Trisakti. Turut tergugat pimpinan Bank BNI. Yayasan Trisakti menilai rekening yang dimiliki Universitas Trisakti di Bank BNI adalah tidak sah. Karena itu yayasan meminta pengadilan menyita dan membekukan rekening tersebut dan mengalihkannya kepada Yayasan Trisakti.

Bahkan, pada sidang sebelumnya pada 5 November, majelis hakim memerintahkan Yayasan Trisakti melalui kuasa hukumnya  mencabut kembali gugatannya terkecuali mampu mengumpulkan bukti terkait gugatan tersebut.

“Karena kekurangan bukti, majelis hakim PN Jakbar yang dipimpin oleh Mirdin Alamsyah menetapkan bahwa perkara nomor 278/pdtg/2011 dinyatakan gugur,” tandas Advendi.

Sekadar diketahui, dalam sidang penetapan pencabutan guggatan itu, hampir seluruh pimpinan Universitas Trisakti hadir. Mereka adalah Prayitno selaku Sekretaris Senat, Imanuel Bonjol Siagian (Wakil Ketua Forum Komunikasi Karyawan), Yuswar Z. Basri (Wakil Rektor II),  Komang Sukaarsana (Wakil Rektor III), Endar Pulungan (Dekan Fakultas Hukum), Endyk M.Asror (Kepala Baku), dan Hein Wangania (Kabag SDM). Sementara tidak satupun dari pihak yayasan Trisakti yang hadir dalam sidang. (dms)

http://www.jpnn.com/read/2011/11/29/109420
Nov 29

Gugatan Yayasan Trisakti Ditolak

Misbahol Munir – Okezone
Senin, 28 November 2011 18:36 wib
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone) 

Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Yayasan Trisakti atas Rektorat Universitas Trisakti terkait permohonan pembekuan rekening universitas itu.

Putusan ini dikeluarkan dalam sidang yang dilaksanakan oleh pengadilan di Jakarta Barat, Senin (28/11/2011). “Pihak Yayasan Trisakti kesulitan menyiapkan bukti atas gugatan mereka, sehingga Majelis Hakim mencabut gugatan terhadap Universitas Trisakti,” ujar Advendi Simangunsong, Ketua Forum Komunikasi Karyawan Usakti, dalam siaran pers di Jakarta.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Yayasan Trisakti, pada tanggal 24 Oktober, mengajukan gugatan terhadap sembilan pimpinan Universitas Trisakti. Turut tergugat pula pimpinan Bank BNI.

Dalam gugatannya, Yayasan Trisakti menilai rekening yang dimiliki Universitas Trisakti di Bank BNI adalah tidak sah serta meminta pengadilan untuk menyita dan membekukan rekening tersebut dan mengalihkannya kepada Yayasan Trisakti.

Pada sidang 5 November lalu, Majelis Hakim memerintahkan Yayasan Trisakti, melalui kuasa hukumnya, untuk mencabut kembali gugatannya terkecuali mampu mengumpulkan bukti terkait gugatan tersebut.

“Karena kekurangan bukti, oleh karena itulah Majelis Hakim PN Jakbar yang dipimpin oleh Mirdin Alamsyah menetapkan bahwa perkara nomor 278/pdtg/2011 dinyatakan gugur,” terang Advendy.

Dalam sidang penetapan pencabutan gugatan, hampir seluruh pimpinan Universitas Trisakti hadir. Sementara tidak satupun dari pihak yayasan Trisakti yang hadir dalam sidang.

http://news.okezone.com/read/2011/11/28/339/535318/gugatan-yayasan-trisakti-ditolak

Nov 29
Nov 08

Ketua MPR-RI H Taufik Kiemas :

Setuju, Universitas Trisakti Menjadi PTN

Rektor Universitas Trisakti Prof Dr Thoby Mutis menyatakan pihak kampus siap untuk mengkampanyekan empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Hal ini menanggapi ajakan Ketua MPR-RI H Taufik Kiemas, agar kampus Usakti ikut serta berperan dalam kampanye empat pilar tersebut. Thoby Mutis juga menyampaikan perlunya kita kembali kepada kearifan lokal (local wisdom), sebagai bagian yang penting dalam menjiwai semangat Trisakti sebagaimana Pidato Bung Karno tentang makna Trisakti, yaitu : Berdaulat Dalam Politik, Berdikari di bidang Ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan. Dikatakan bahwa semangat yang menjiwai pasal 33 UUD 1945 yang menekankan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, mengandung pengertian bahwa berdikari dalam bidang ekonomi perlu digalakkan kembali tanpa melupakan peran kearifan lokal. Universitas Trisakti yang didirikan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Dr Sjarif Thajeb pada tanggal 29 November 1965 sangat concern terhadap empat pilar yang merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat Indonesia. Universitas Trisakti juga concern terhadap pengembangan Koperasi sebagai bagian dari ekonomi Kerakyatan yang merupakan basis dari sistem perekonomian yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Sampai saat ini sudah banyak koperasi yang dibantu pengembangannya oleh Universitas Trisakti.

 

Hal tersebut dikemukakan Rektor Universitas Trisakti Prof Dr Thoby Mutis bersama delegasi Universitas Trisakti saat kunjungan ke MPR yang diterima oleh Ketua MPR-RI H Taufik Kiemas dan Wakil Ketua MPR Hajrianto Y Tohari di Ruang pertemuan Lantai 9, Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD di Jakarta. (19/10).

Delegasi Universitas Trisakti yang dipimpin Rektor Universitas Trisakti Prof Dr Thoby Mutis bersama Ketua Senat Prof Dr H Prayitno dr, SpKJ dan Dr Advendi Simangunsong SH MM, Dr Ir Hardi Utomo MS, Hein Wangania SH MM, Drs Trubus R SH .

Dalam dialog tentang usulan perubahan status Universitas Trisakti dari PTS menjadi PTN, Ketua MPR RI H Taufik Kiemas menyatakan pendapatnya bahwa ia menyetujui usulan agar Universitas Trisakti statusnya berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri. Dikatakan Taufik bahwa ia selalu berbicara kepada Mendiknas dan bertanya soal penegerian Universitas Trisakti, dan mereka mengatakan bahwa hal itu sedang dilakukan. “ Saya berharap prosesnya segera diselesaikan, “ demikian Taufik Kiemas.

Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Tohari dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk merespons keinginan Universitas Trisakti menjadi universitas negeri. “ Keinginan itu bukan keinginan pemerintah melainkan keinginan pihak Universitas Trisakti. Menurut Hajriyanto, penegerian Universitas Trisakti adalah jalan keluar yang rasional dan realistis dari gejolak konflik. Dikatakan bahwa negara bertanggungjawab karena negara mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Pemerintah sebagai manifestasi negara yang paling kongkrit dan bertanggungjawab atas pendidikan baik negeri maupun swasta harus mengambil langkah-langkah cepat. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga legislasi akan memberi dukungan dari perspektif legislasi dengan melihat aturan-aturan dan memberikan rekomendasi- rekomendasi. “ Secara langsung MPR akan menyampaikan desakannya kepada pemerintah untuk mengambil langkah segera, cepat dan pasti.

Dia menambahkan pihaknya sudah menyampaikan masalah Universitas Trisakti dalam pertemuan dengan Menteri Pendidikan Nasional beberapa waktu yang lalu. Tapi karena belum ada langkah- langkah, maka nanti kita akan menyampaikan kepada Presiden. Menurutnya, dalam persoalan ini pemerintah jangan terlalu legal formalistik. “ “”Menurut saya , pemerintah jangan terlalu mengedepankan aspek hukum. Padahal ada penyelesaian lain diluar legal formalistik. Jangan terlalu disimplifikasi dengan legal formal karena masalah ini menyangkut Tridharma Perguruan Tinggi yang melibatkan sumber daya yang begitu besar”, katanya.

Hajriyanto juga mengatakan bahwa MPR akan terus mengawal proses penegerian Universitas Trisakti agar segera dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk dengan niat itu agar didukung Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. (multimedia)

preload preload preload